PALU, EKBISTA.COM – DPRD Provinsi Sulteng Menerima aksi penyampaian aspirasi dari Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND),.
Aksi penyampaian aspirasi tersebut berlangsung di kantor DPRD Provinsi Sulteng jalan Samratulangi Kota Palu, Senin (20/4/2026).
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Moh. Hidayat Pakamundi, menyampaikan apresiasi atas aksi penyampaian aspirasi tersebut. Hidayat menegaskan bahwa DPRD terbuka terhadap kritik yang konstruktif.
“Kami menghargai sikap kritis mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Semua tuntutan yang disampaikan akan kami catat dan tindaklanjuti sesuai dengan kewenangan DPRD,” kata Hidayat Pakamundi.
Adapun tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi yakni menolak praktik sikap serakah terhadap jabatan dalam tata kelola pemerintahan. Kemudian mendorong terwujudnya pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat.
Massa juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program makanan bergizi agar tepat sasaran dan transparan. Menolak praktik oligarki pangan dalam pengadaan makanan bergizi yang dinilai berpotensi merugikan rakyat.
Massa LMND juga Meminta pengusutan tuntas kasus Andrie Yunus secara transparan melalui mekanisme peradilan umum. Serta mendesak satuan tugas PKH untuk mengambil alih tambang ilegal di Kabupaten Parigi Mautong yang sebelumnya disegel oleh Polda Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Sulteng melalui Komisi IV menyatakan bahwa praktik serakah terhadap jabatan dalam tata kelola pemerintahan, hal itu sebagai pengingat bagi seluruh penyelenggara negara agar tetap menjunjung tinggi etika, Integritas, dan prinsip akuntabilitas dalam menjalankan amanah jabatan.
“DPRD akan terus mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap jalannya pemerintahan,” kata Hidayat.
DPRD Sulteng juga Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mengevaluasi kebijakan pendidikan dan program makanan bergizi gratis. Kemudian mendorong transparansi dalam proses pengadaan serta pengawasan distribusi pangan, serta mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan terbuka.
DPRD juga siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah pusat terkait penanganan tambang ilegal di Parigi Moutong.
“Kami berkomitmen untuk meneruskan aspirasi ini kepada pihak eksekutif dan lembaga terkait, serta memastikan adanya tindak lanjut konkret,” jelas Hidayat. ***
