PALU, EKBISTA.COM — Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat bersama mitra membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ekonomi Hijau, Selasa (14/4/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II, Yus Mangun, dan didampingi Wakil Ketua Sonny Tandra, dan Sekretaris Ronald Gulla.
Pembahasan Ranperda Ekonomi Hijau turut dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, dan akademisi yang memberikan pandangan teknis terkait substansi Ranperda.
Yus Mangun mengatakan, rapat ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam pembahasan tersebut, berbagai masukan disampaikan untuk menyempurnakan materi regulasi, khususnya terkait implementasi ekonomi hijau di sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, energi, dan industri.
Yus Mangun juga menyampaikan bahwa Ranperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dalam mengarahkan pembangunan ekonomi daerah yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
“Ekonomi hijau bukan hanya konsep, tetapi menjadi kebutuhan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, regulasi ini penting untuk memastikan pembangunan Sulawesi Tengah berjalan secara berimbang antara aspek ekonomi dan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, staf ahli menekankan pentingnya sinkronisasi Ranperda dengan kebijakan nasional, serta integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Disisi lain, OPD Mitra secara garis besar memberikan prespektif praktis terkait kesiapan implementasi di lapangan, termasuk dukungan infrastruktur, pembiayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. ***
