PALU, EKBISTA.COM – DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menerima secara langsung perwakilan massa aksi damai yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), Senin (4/5/2026).
Sejumlah organisasi tergabung dalam forum ini diantaranya, Serikat Pekerja Hukum Progresif, Serikat Buruh Kabupaten Donggala, Aliansi Masyarakat Loli Oge, Forum Penyintas, dan Honorer Kabupaten Donggala.
Massa aksi diterima oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi bersama anggota komisi I Mahfud Masuara.
Ketua Komisi IV, Hidayat Pakamundi, menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara damai dan tertib.
“Ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita jaga bersama. DPRD sebagai representasi rakyat tentu berkewajiban mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi tersebut,” kata Hidayat Pakamundi
Ia menambahkan, DPRD Sulteng akan mengkaji secara mendalam setiap poin tuntutan yang disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Seluruh poin tuntutan akan kami pelajari secara komprehensif. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait agar setiap persoalan yang diangkat, ditindaklanjuti secara konkret dan terukur,” jelas Politisi Partai Demokrat ini.
Hidayat juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dalam mencari solusi.
“Kami tidak ingin aspirasi ini berhenti di meja penerimaan saja. Harus ada langkah nyata. DPRD akan mengawal ini melalui fungsi pengawasan dan penganggaran, serta mendorong lahirnya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” kata Hidayat menambahkan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah.
“Apa yang disampaikan hari ini adalah gambaran nyata kondisi yang dirasakan masyarakat. DPRD hadir sebagai jembatan agar suara rakyat ini bisa sampai dan menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik di tingkat daerah maupun pusat,” jelasnya.
“Kami membuka ruang komunikasi yang berkelanjutan. Jika diperlukan, kami siap memfasilitasi pertemuan lanjutan dengan pihak eksekutif maupun stakeholder terkait agar solusi yang dihasilkan tidak hanya normatif, tetapi benar-benar implementatif,” kata Mahfud Masuara menambahkan.
Perwakilan massa aksi berharap DPRD Sulteng dapat mengawal tuntutan yang telah disampaikan dan mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil. ***
