MAKASSAR, EKBISTA.COM – Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa menghadiri Silaturahmi dan Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel (FKDP2N) se-Indonesia di Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
Forum ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, selaku Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung lancar ini dihadiri oleh seluruh perwakilan DPRD di sejumlah provinsi penghasil nikel di Indonesia.
Sekwan Sadly Lesnusa mengatakan, keberhasilan forum tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknokratis dari jajaran Sekretariat DPRD di seluruh provinsi penghasil nikel.
Ia menegaskan bahwa Sekretariat DPRD mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini, serta memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rumusan dan rekomendasi forum tersusun secara sistematis, akuntabel, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.
“Sekretariat DPRD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan substansi kebijakan melalui penyediaan data komprehensif, kajian regulasi yang mendalam, analisis fiskal yang terukur, serta harmonisasi naskah rekomendasi forum agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” ujar Sekretaris DPRD.
Lebih lanjut, Sekretaris DPRD menegaskan kesiapan untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil forum melalui koordinasi lintas daerah, pendokumentasian dan pengarsipan resmi keputusan forum, serta dukungan teknis terhadap langkah-langkah strategis DPRD, termasuk penguatan argumentasi dalam advokasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat.
Ia berharap forum ini menjadi fondasi mekanisme kerja sama antardaerah penghasil nikel yang terstruktur dan berkesinambungan, sehingga aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Forum koordinasi ini diharapkan menghasilkan kesepahaman bersama dan rekomendasi strategis untuk mendorong tata kelola pertambangan nikel yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.***
