PALU, EKBISTA.COM – Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa menghadiri acara Peresmian 2.017 Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) dan Penandatanganan Kerja Sama Kepala Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, yang berlangsung di Halaman Pogombo, Rabu (4/2/2026).
Kehadiran Sekretaris DPRD Sulteng dalam kegiatan strategis ini mencerminkan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap penguatan layanan hukum bagi masyarakat, sekaligus menegaskan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menghadirkan akses keadilan yang merata hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar, Gubernur Anwar Hafid, Wagub Reny Lamadjido, pimpinan dan anggota DPRD Sulteng, serta unsur Forkopimda.
Dalam kesempatan itu, Menteri Hukum RI secara resmi meresmikan sebanyak 2.017 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah.
Peresmian ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, berkeadilan, dan berpihak pada perlindungan hak-hak masyarakat.
Menteri Hukum RI menegaskan bahwa keberadaan Posbankum diharapkan mampu mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat sekaligus menjadi sarana edukasi dan pendampingan hukum yang humanis.
“Pos Bantuan Hukum diharapkan menjadi tempat masyarakat memperoleh pemahaman hukum yang tepat, mendapatkan pendampingan, serta merasakan kehadiran negara dalam setiap persoalan hukum yang dihadapi,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat atas dukungan dalam penguatan layanan hukum di daerah.
Ia menekankan bahwa kehadiran Posbankum memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Sekretaris DPRD Sulteng, Sadly Lesnusa menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum dan penandatanganan kerja sama kepala daerah.
Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang berlandaskan prinsip kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas.
Sekretaris DPRD menegaskan bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah siap memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik melalui fasilitasi, koordinasi, maupun dukungan administratif.
Hal ini terutama dalam mendorong lahirnya kebijakan dan regulasi daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan bantuan hukum di Sulawesi Tengah.
