PALU, EKBISTA.COM – Beredar kabar partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 rendah. Padahal, jika dibandingkan Pilkada sebelumnya yakni Pilkada 2015, partisipasi pemilih ada pada angka 67 persen. Kemudian, pada Pilkada tahun 2020, partisipasi pemilih mencapai 70,9 persen.
Pilkada tahun 2024, angka partisipasi pemilih mengalami peningkatan yakni 72,6 persen.
Katanya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 rendah. Lalu apakah dapat mempengaruhi legitimasi hasil perolehan suara dan dapat membatalkan Pilkada?
Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah, Dr.Naharuddin, SH, MH mengatakan, rendahnya partisipasi masyarakat untuk memilih tidak mempengaruhi dan membatalkan hasil Pilkada.
“Karena memilih itu hak orang, tidak bisa dipaksa orang datang atau tidak ke TPS. Masa pemilih rendah karena orang malas, apatis, golput mempengaruhi legitimasi Pemilu.Terkecuali jika orang itu dipaksa tidak datang, intimidasi, atau kebijakan kantor pegawai dipersulit, itu baru bisa digugat,”jelas Akademisi Untad itu.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Prof. Slamet Riadi Cante dalam isu-isu rendahnya partisipasi masyarakat pemilih dalam pilkada, menegaskan salah satu faktor yang menyebabkan partisipasi pemilih dalam pilkada rendah karena adanya kejenuhan politik Masyarakat.
“Pilpres dan Pileg terlalu berdekatan / beririsan dengan Pilkada, sehingga membuat masyarakat pemilih jenuh,”kata guru besar Untad Palu itu.
Prof Slamet Riadi Cante mengatakan, hal ini merupakan tantangan buat KPU untuk mendorong partisipasi pemilih, termasuk parpol.
“Karena Parpol bagian dari pendidikan politik,”ujar Prof Slamet.
Sementara itu, Drs.Andi Azikin Suyuti, M.Si selaku pengamat sosial mengatakan, Jakarta saja cuma sekitar 50 Persen Pemilih ke TPS, Sulsel cuma sekitar 60 persen pemilih yang ke TPS.
“Maaf, Sulteng sudah lumayan mungkin sekitar 70 persen pemilih ke TPS. (Kalau hasil data sementara yang terekam di Sirekap, angka sekitar 600 ribu perolehan suara Beramal. Kemudian sekitar 700 ribu Perolehan Berani serta sekitar 200 ribu perolehan suara ” SANGGANIPA “). Total sekira 1,7 juta Pemilih di Sulteng ke TPS dari sekitar 2,2 juta DPT,”kata mantan Kadis Sosial Sulteng itu.
Azikin mengatakan, soal adanya pemilih yang tidak ke TPS, itu hak politik. Tidak bisa dipaksa. Mungkin pemilih ada faktor X di luar sistem yang sudah baku dari penyelenggara (KPU).
“Kesimpulannya penentu pemenang ada di Mahkamah Konstitusi (MK) kalau ada pasangan calon yang menggugat ke MK,”tutur Azikin. ***
