PALU, EKBISTA.COM – Angka kekurangan hunian atau backlog perumahan di Sulawesi Tengah masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah.
Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (BP3KP) Sulawesi II, Recky Walter Lahope mengungkapkan bahwa sekitar 300 ribu warga di Sulteng saat ini tercatat belum memiliki rumah tinggal sendiri.
Hal itu disampaikan Recky dalam acara Outlook Bisnis Properti Sulteng 2026 bertajuk “Dari Perlambatan Menuju Stabilitas Pasar yang Realistis” yang diselenggarakan di Hotel Paramasu Palu, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PWI Sulteng dan Bank BTN Cabang Palu, yang dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat mulai dari wartawan, driver ojol, buruh, hingga anggota PGRI dan pelaku UMKM.
Dalam paparannya, Recky mengungkapkan data yang cukup memprihatinkan terkait ketersediaan hunian (backlog) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Berdasarkan data Susenas, angka backlog nasional mencapai 9,6 juta, sementara jumlah RTLH menyentuh angka 20 hingga 30 juta unit.
Menurut Recky, khusus untuk wilayah Sulawesi Tengah, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil.
”Kita punya angka backlog yang cukup besar di Sulawesi Tengah, yakni sekitar 300 ribu warga yang belum memiliki rumah. Sementara di Sulawesi Barat berada di angka 54 ribu. Ini sangat miris karena banyak keluarga yang harus bergabung dalam satu rumah,” ujar Recky.
Klarifikasi Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo
Dalam kesempatan tersebut, Recky juga meluruskan persepsi publik mengenai program 3 Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa program ini bukan berarti pembagian rumah secara gratis secara massal, yang sempat memicu masyarakat untuk menunda pembelian properti karena menunggu bantuan cuma-cuma.
”Program 3 juta rumah ini adalah target dalam satu periode RPJMN (5 tahun), bukan per tahun. Ini adalah upaya kolaboratif untuk menyelesaikan angka backlog secara bertahap,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pada periode sebelumnya, pemerintah telah membuktikan mampu mencapai target 1 juta rumah per tahun, sehingga target 3 juta rumah dalam 5 tahun adalah hal yang sangat realistis.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah kini telah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berdiri sendiri agar lebih fokus menangani masalah hunian.
Selain itu, Recky mendorong setiap pemerintah daerah untuk membentuk dinas perumahan di tiap kabupaten/kota guna mempercepat sinkronisasi data dan pembangunan di lapangan. ***
