Penulis: M. Rizki Alhaj
(Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Untad)
TOLITOLI – Sejarah Nusantara mencatat kalau Cengkeh adalah salah satu penyebab datangnya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda berlomba-lomba menguasai kepulauan rempah demi mendapatkan cengkeh dan pala, yang pada masa itu dianggap lebih berharga daripada emas.
Medio abad ke-16, cengkeh bukan hanya sekadar bahan bumbu dapur, tapi juga alat tawar-menawar dalam politik global yang melibatkan kolonialisme dan imperialisme.
Cengkeh bukan hanya tentang aroma khas atau cita rasa dalam makanan, melainkan juga tentang penguasaan.
Saat itu, cengkeh dianggap sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan yang mampu menggerakkan ekonomi dunia. Cengkeh dan pala juga telah menjadi sebab di balik perbudakan, penguasaan tanah, dan pembentukan koloni yang mengubah wajah bangsa Indonesia hingga ratusan tahun kemudian.
Namun, di balik sejarah kelam itu, cengkeh tetap memiliki makna bagi kehidupan masyarakat lokal. Petani-petani di berbagai daerah di Indonesia, khususnya Tolitoli, sebagian masih menggantungkan hidupnya pada tanaman ini. Maka tidak mengherankan jika Tolitoli sedari dulu dijuluki sebagai kota cengkeh.
Cengkeh dan Pilkada memiliki relevansi dalam konteks kekuasaan. Seperti cengkeh yang dulu menjadi simbol kekuasaan dan kontrol ekonomi, Pilkada hari ini pun demikian, telah bertransformasi menjadi arena perebutan simbol kekuasaan dan kontrol sosial dikalangan para pendekar politik.
Tolitoli—kota cengkeh—menjadi salah satu kabupaten di Indonesia yang akan melaksanakan Pemilukada serentak pada 27 November mendatang. Pemilihan bupati merupakan implementasi demokrasi di tingkatan lokal, memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Sebab di tangan bupati, kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat bisa dirumuskan dan dijalankan.
Namun, di balik proses demokrasi ini, terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu sejalan dengan idealisme pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan berdasarkan visi yang kuat untuk memajukan daerah.
Dalam setiap pemilihan bupati, harapan masyarakat selalu tinggi. Masyarakat berharap bupati yang terpilih mampu menjawab berbagai persoalan, mulai dari masalah ekonomi, infrastruktur, kemiskinan, hingga kebutuhan lapangan pekerjaan. Sayangnya, realitas politik tidak selalu linear dengan harapan rakyat.
Sering kali pemilihan bupati hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan yang diisi oleh kepentingan elite politik dan kelompok daripada niatan murni untuk memajukan daerah.
Pilkada Kabupaten Tolitoli, seperti halnya pilkada di daerah lain di Indonesia, yang merupakan cermin dari dinamika politik lokal yang sarat dengan strategi, aliansi, dan kekuatan-kekuatan yang berusaha meraih kekuasaan.
Tolitoli dengan segala karakteristik lokalnya, menyikapi pemilihan bupati dan wakil bupati bukan hanya tentang memilih pemimpin daerah. Lebih dari itu, ini adalah panggung orkestrasi politik yang melibatkan berbagai kepentingan, mulai dari elite politik hingga masyarakat akar rumput.
Agenda demokrasi selalu menempatkan partai-partai politik sebagai dirigen yang bertugas mengatur irama jalannya kompetisi, tetapi tidak jarang pula mereka malah terjebak dalam permainan pragmatis. Koalisi yang dibentuk bukan lagi berdasarkan kesamaan visi atau program pembangunan, melainkan lebih kepada kepentingan politik jangka pendek.
Koalisi antar partai kadang menjadi tidak stabil karena adanya pertarungan kekuatan di internal partai, atau fatalnya yang terjadi malah pergeseran aliansi pada menit-menit terakhir.
Sebagaimana di awal, cengkeh dan kekuasaan bak dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Di Tolitoli cengkeh merupakan salah satu komoditas unggulan, tapi di setiap kali menjelang perhelatan pilkada, cengkeh seolah menjelma menjadi komoditas politik yang selalu disajikan para kandidat di atas meja.
Gelanggang pilkada Tolitoli 2024 akan diisi oleh 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan petahana akan berhadapan dengan tiga paslon lain yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, dari politisi tulen hingga eks birokrat akan saling mengadu jurus-jurus politik untuk mendapatkan mandat rakyat.
Kompleksitas pemilihan kepala daerah di Tolitoli, menetaskan sebuah pertanyaan; apakah keempat kandidat telah menyiapkan konsep, gagasan dan solusi strategis atas sekelumit permasalahan yang dihadapi masyarakat?.
Karena sangat disayangkan, kalau masyarakat lagi-lagi harus lebih memilih mengorbankan cita-cita mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial hanya demi meloloskan ambisi kekuasaan. Padahal sejatinya, masyarakat harus bisa memanfaatkan momentum pelaksanaan kedaulatan rakyat kali ini, sebagai jembatan emas untuk memilih pemimpin terbaik.
Kabupaten Tolitoli dengan penduduk 230.000 jiwa (sumber: BPS 2024) sangat membutuhkan sentuhan kebijakan yang bisa menjawab masalah secara konkrit. Inflasi, kelangkaan, kesenjangan hingga pemerataan ekonomi, sudah seharusnya dijadikan metronom untuk menguji ide dan gagasan yang dibawa oleh masing-masing pasangan calon. Agar pelbagai persoalan yang ada dapat diatasi dengan solusi yang tepat.
Sebagai penutup, seruan moral harus selalu digaungkan agar tidak hanya menjadi gema tapi suara. Di tengah keberlangsungan demokrasi yang kita butuhkan adalah kematangan visi, keteguhan sikap dan kemandirian emosional.
Jika kita tidak berani menaruh kepentingan dan ego di ujung cita-cita mewujudkan keadilan sosial demi kemajuan daerah, maka jangan heran kalau yang kita temui hanyalah pendapat yang berhamburan tanpa nalar, generasi muda yang mengkritisi tanpa membaca dan para politisi yang berjanji tanpa menginjak bumi.***
